Lalui Proses Penyidikan 1 Tahun, Polda NTB Menetapkan Direktur CV. RAHMAWATI Sebagai Tersangka Kasus Pupuk Bersubsidi di Bima

Tumpukan pupuk di gudang CV. Rahmawati yang berlokasi di Kecamatan Bolo, Kab. Bima.

Mataram, pusaranntb.com

Kasus dugaan penyelewengan pupuk subsidi di Kabupaten Bima tahun 2021, akhirnya memunculkan tersangka. Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB telah menetapkan Direktur CV RAHMAWATI H. Ibrahim sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini setelah serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan setahun. Selama penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya, Sekda Bima HM Taufik HAK, yang juga Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP); Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Bima Hj Nurma; anggota KPPP Bima; dan distributor pupuk subsidi di Bima.

HI dinaikan statusnya dari saksi menjadi tersangka, belum lama ini. Dia diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 1 sub 1E huruf A Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 huruf a jo pasal 8 ayat 1 dan 2.

Dia juga disangkakan melanggar Perpu RI Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4. Juga melanggar Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan jo pasal 30 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 dan Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Kini, kasusnya sudah sampai pada tahap pelimpahan berkas tersangka ke jaksa peneliti Kejati NTB. ”Berkas tersangka HI sudah kami terima dan diteliti,” kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera, kemarin.
Dari hasil penelitian jaksa, berkas tersangka masih ada kekurangan. Sehingga dikembalikan ke penyidik atau P19 agar dilengkapi lagi. “Pekan lalu berkas tersangka dikembalikan,” jelasnya.
Pengembalian berkas ini untuk kali pertama. Jaksa peneliti sudah menyertakan sejumlah petunjuk dalam P19 itu. “Untuk petunjuknya, itu teknis jaksa peneliti dan belum bisa saya sampaikan,” tegasnya.

Diketahui, pada tahun 2021, CV RA mendapat jatah pupuk subsidi 15 ribu ton untuk tujuh kecamatan. Di antaranya, di Kecamatan Belo, Bolo, Donggo, dan Soromandi.
Namun penyaluran pupuk bersubsidi ini diduga bermasalah. Petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Ditambah lagi harga yang mahal.
Masalah lainnya, pupuk bersubsidi jenis urea dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalkan di Kecamatan Donggo dan Soromandi. Oknum pengecer diduga menjual pupuk urea bersubsidi isi 50 kilogram dengan harga Rp 125 ribu hingga Rp 130 ribu.

Selain itu, para pengecer tidak pernah memberikan nota atau kuitansi pembelian kepada petani. Pupuk bersubsidi juga diduga dijual secara ilegal. Satu sak pupuk urea dilepas seharga Rp 220 ribu.

(Islamudin Lombpost/Joni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *